Page 29 - Kewarganegaraan
P. 29

Cogan, John J, & Derricott, Ray. (1998), Citizenship for the 21st Century: An International
                      Perspective on Education, London: Cogan Page.
                 Dikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Belmawa Dikti dan
                     Direktorat Jenderal Pajak
                 Ketetapan MPR No. lV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
                 Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
                      Paneasila (P4).
                 Soetoprawiro, Koerniatmanto. (1996). Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia.
                      Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
                 Somantri, Numan dan Winataputra, Udin S. (2017).  Pendidikan Kewarganegaraan: Kajian
                      Akademik dan Pedagogis. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
                 Supardo dkk. (1962).  Manusia  dan  Masyarakat  Baru  Indonesia  (Civics). Jakarta:  Balai
                      Pustaka.
                 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 20  Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan
                      Nasional
                 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
                 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
                 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
                      Indonesia
                 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
                 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber
                      Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

                 Surat Keputusan Dirjen Dikti No 267 / Dikti/ Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum
                      Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
                 Surat Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata
                      Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
                 Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata
                      Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
                 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, No
                      435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum
                 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman
                      Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
                 Surat Keputusan Dirjen Dikti No 267 / Dikti/ Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum
                      Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
                 Surat Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata
                      Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
                 Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata
                      Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
                 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, No
                      435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum
                 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman
                      Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi














              26                                                  Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
                                                                                          Pendidikan Kewarganegaraan
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34