Page 132 - Kewarganegaraan

7 Demokrasi Demokrasi Pancasila menghendaki sistem pengadilan yang
dengan merdeka (independen) untuk mewujudkan hukum yang adil.
pengadilan yang Di dalam pengadilan yang merdeka, penggugat, pengacara,
merdeka penuntut umum/jaksa, dan terdakwa mempunyai hak yang
sama untuk mengajukan konsideran, dalil-dalil, fakta, saksi
alat bukti dan petitumnya.
8 Demokrasi Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap
dengan otonomi kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan
daerah eksekutif tingkat pusat, lebih khusus lagi pembatasan atas
kekuasaan Presiden.
9 Demokrasi Demokrasi menurut Pancasila dan UUD NRI 1945
dengan ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (Welfare
Kemakmuran State/ Welvaarts Staat). Kemakmuran oleh dan untuk
sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10 Demokrasi Keadilan sosial harus diwujudkan di berbagai kelompok,
Berkeadilan golongan dan semua lapisan masyarakat. Keadilan yang
Sosial tanpa diskriminasi, dan tak ada kelompok anak emas.

Dalam praktiknya masih banyak perilaku di masyarakat kita yang bertentangan
dengan nilai-nilai demokrasi. Itu artinya, budaya demokrasi belum melekat ke seluruh
lapisan masyarakat Indonesia. Tugas Anda ialah mencari faktor-faktor penyebabnya,
mengapa perilaku demokratis belum membudaya? Lakukan diskusi dengan teman
kelompok Anda untuk mencari sebab-sebabnya.

b. Mengapa Pembangunan Budaya Demokrasi itu Penting?
Pada hakikatnya suatu negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila dalam
pelaksanaan pemerintahannya, kehidupan rakyat terpenuhi oleh tiga indikator, Mari kita
jabarkan makna tiga indikator kehidupan yang demokratis tersebut.
1) Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan
Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi
berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.
Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah dengan berdasarkan
konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Para
pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang bekembang.
Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat
yang beragam. Sebagai contoh, ketika masyarakat sebuah kota resah dengan udara
yang semakin tercemar oleh asap rokok dari para perokok, maka pemerintah kota
itu mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum.
Menurut Suyatno (2008), bahwa pemerintahan demokrasi menekankan peran penting
partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang memberikan cukup ruang untuk
meminta akuntabilitas pejabat serta mewujudkan mekanisme politik yang transparan.

2) Persamaan Kedudukan di Depan Hukum
Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah menjalankan amanah dengan baik
dan dapat mengayomi rakyat maka dibutuhkan adanya hukum. Setiap warganegara
memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan
secara adil dan benar. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang
bersalah atau melanggar hukum harus diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang
berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak

Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi 129
Pendidikan Kewarganegaraan