Page 160 - Kewarganegaraan

Dikti. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Belmawa Dikti
dan Direktorat Jenderal Pajak
Soerjono Soekanto (1979). Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum. Jakarta : Makalah
Pada seminar Hukum Nasional ke IV
Soerjono Soekanto (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta:
Rajawali Press
Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)
Undang- undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-
undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi 157
Pendidikan Kewarganegaraan