Page 170 - Kewarganegaraan

Gambar XI.4. Peta Indonesia berdasar Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957
Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/deklarasi-djuanda-13-
desember-1957/

Apa yang dapat Anda kemukakan dari kedua gambar wilayah Indonesia di
atas? Apa kelemahan wilayah Indonesia jika berdasar Ordonansi 1939? Apa
keuntungannya kita jika berdasar Deklarasi Djuanda 1957?
Diskusikan dengan dua orang temanmu, lalu kemukakan di muka kelas.

Dewasa ini konsepsi wawasan nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan
politik negara yakni dimasukkannya ke dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang
menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang”. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar
wilayahnya.

Apa itu negara kepulauan dan apa itu berciri nusantara? Sekarang Anda gali lebih
lanjut dari berbagai referensi yang ada.
Hasilnya Anda presentasikan secara bergantian antarkelompok.

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-
undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah
Undang-Undang No 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sampai saat ini
telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah
Indonesia.
Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga
memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum
internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional.
Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima
dokumen yang bernama “The United Nation Convention on the Law of the Sea”
(UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara
Kepulauan (Archipelago State). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara
kepulauan. Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-

undang No 17 tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang

Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi 167
Pendidikan Kewarganegaraan